Bandung Jawa Barat 11/11/2026 Membangun fasilitas kesehatan di desa adalah langkah mulia tapi meresmikan kinik tanpa mewajibkan adanya Dokter jaga adalah sebuah anomali.
Melalui aturan baru, Klinik Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih kini sah beroperasi hanya dengan perawat, bidan dan kader desa. Pertanyaannya adalah : ini terobosan akses kesehatan atau down grade keselamatan pasien ?
Berdasarkan Kepmenkes terbaru kebutuhan tenaga medis dasar di Klinik Desa Merah Putih dipangkas secara radikal. Fasilitas ini di desain bisa berjalan tanpa dokter, dimana ijin praktek (SIP) perawat dan bidannya hanya ” dititipkan ” atau melekat pada Puskesmas setempat.
Namun, mari kita bedah ironi terbesarnya. Mentri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin secara terang-terangan menyebut bahwa unit bisnis Kopdes Merah Putih ini akan beroperasi seperti klinik Pratama swasta pada umumnya, artinya : berbayar dan akan menyerap dana kapitasi BPJS Kesehatan
Jika entitas ini beroperasi sebagai unit bisnis dan menerima pembayaran (berbeda dengan puskesmas yang disubsidi penuh), mengapa standar pelayanan medisnya justru diturunkan ? Mengijinkan klinik swasta beroperasi tanpa dokter demi efisiensi biaya operasional koperasi beresiko besar pada tingginya angka misdiagnosis di tingkat desa.
Keselamatan dan nyawa warga pedesaan tak semestinya dikompromikan hanya demi memuluskan model bisnis baru berseragam ” Merah Putih “.
Jika klj ik di dekat rumah para pembaca bersatu klinik berbayar/ BPJS namun tidak memiliki dokter jaga sama sekali , apakah para pembaca tetap mau berobat kesana ?
Bagaimana menurut para pembaca soal komersial kesehatan tanpa standar media yang memadai ini ?
(Penulis : Denie Ajja)